Penetapan UMR ini dilaksanakan setiap tahunnya melalui proses yang panjang. Awalnya Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha yang mengadakan rapat. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.
Daftar Artikel tentang Upah Minimum
Setelah mengandalkan survei di beberapa kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili barilah diperoleh angka Kebutuhan Hidup layak (KHL) – yang sering disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berdasarkan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
Kini, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan, namun sudah diganti dengan UMP dan UMK. Namun tetap saja mayoritas tenaga kerja menyebut upah minimum yang diberikan perusahaan mereka adalah UMR.
Istilah UMR telah diganti menjadi UMK dan UMP. Istilah UMR telah diganti sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).
Bunyi peraturan tersebut ada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan bahwa Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota. Sejak itulah UMR diganti menjadi UMP dan UMK.
Daftar Artikel tentang Upah Minimum
- Daftar Upah Minimum Regional (UMR) Upah Minimum Provinsi (UMK) Upah Minimum Kabupaten (UMK)
- Gaji dan Upah Minimum Provinsi UMR Akan Naik Seluruh Indonesia?
- Tanya Jawab Dasar Hukum UMP dan UMK Lengkap dan Jelas
- Dasar Hukum dan Undang - undang terkait Penetapan UMR, UMP UMK
- UMP dan UMK ini Persamaan, Pengawasan dan Sistem Pembayarannya
- Apa Perbedaan UMR, UMP dan UMK?
- Upah Minimum Regional, UMP, UMK, Beda Pengertian Lo?
Setelah mengandalkan survei di beberapa kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili barilah diperoleh angka Kebutuhan Hidup layak (KHL) – yang sering disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berdasarkan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
Kini, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan, namun sudah diganti dengan UMP dan UMK. Namun tetap saja mayoritas tenaga kerja menyebut upah minimum yang diberikan perusahaan mereka adalah UMR.
Istilah UMR telah diganti menjadi UMK dan UMP. Istilah UMR telah diganti sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).
Bunyi peraturan tersebut ada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan bahwa Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota. Sejak itulah UMR diganti menjadi UMP dan UMK.
Jadi Apa Itu UMP dan Apa Itu UMK? Dan Peraturan Mana yang Mengaturnya?
- Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Upah Minimum (Permen Upah Minimum) adalah
- Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
- UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi.
- UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau Kota.
- Siapa yang Menetapkan UMP dan UMK?
- UMP biasanya ditetapkan oleh gubernur. Selain UMP, Gubernur bisa menetapkan UMK atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/ wali kota. Besaran UMK yang ditetapkan biasanya lebih besar dari UMP.
