CARI DI BLOG INI

24.7.17

Jelang Isu Dilengserkan, Jokowi Mulai Pencitraan

INFOMEDISOS.NET. Jelang Isu dilengserkan, Presiden RI, Joko Widado mulai membangun pencitraan. Dibalik kesengsaraan ide-ide masyarakat yang sudah membangus ormas, dibalik susah payahnya rakyat, dibalik utang negara, dan hal-hal sebagaimana orasi di beberapa medsos.  Kini Jokowi mulai membangun pencitraan, salah satunya sebagaimana sumber berita REPUBLIKA.CO.ID

Baca : Shalawat, Aksi terbaik dari Segala Aksi

"‎Ini hal yang sangat penting, sangat mendasar sekali dalam kita bekerja. Kalau dipercaya oleh rakyat itu bekerja akan lebih mudah," ujar‎ Joko Widodo di Istana Negara, Senin (24/7).

Masih dalam sumber yang sama, Jokowi mengatakan itu karena Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui lembaga survei Gallup World Poll (GWP) menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peringkat itu diperoleh Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo

Sementara itu di VivaNEWS Jokowi dikabar mengeluhkan pers Indonesia yang tak gencar mengekspos keberhasilan pemerintahannya. Presiden membandingkan dengan pers di India yang memublikasikan besar-besaran tentang hasil survei serupa yang menempatkan negara itu di posisi ketiga.

"Yang saya lihat yang nomor tiga, India, saja semua koran (baca: media massa) itu keluar semuanya--India itu keluar semuanya. Tapi kita (Indonesia) nomor satu, tidak ada (media massa) yang keluar (memublikasikan)," kata Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 24 Juli 2017.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang mungkin tidak dijangkau oleh survey tersebut, dimana sebagaimana yang bisa dicek melalui respon netizen yang dengan ikhlas berdo’a untuk lengsernya Jokowi. Salah satu blog warga dengan ekspresinya juga mengungkapkan ada point-point penting yang dilalaikan Jokowi selama pemerintahannya terutama di instansi pemerintahan daerah.

Karena ia focus mendeskreditkan ummat Islam, maka di Instansi pemerintahan daerah, di masyarakat pinggiran kota, berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Program Dana Desa, Program JKN, dan program sejenis dianggap netizen hanya untuk mengenyangkan staf atau petugas yang akan mempromosikannya untuk Pilpres yang akan datang.

Para petugas terkait tidak dikontrol melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu contohnya dengan tidak segera menerbitkan peraturan terkait larangan suami istri di satu kantor. Larangan Suami Istri di Kantor ini pernah di singgung oleh Wakil Presiden Jusuf Kala.

Sebagaimana yang diberitakan BatamPost. “Ya memang benar, Bapak Wakil Presiden sudah meminta adanya aturan tentang kepatutan ASN dalam tugas maupun dalam bekerja,” ujar Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Nuraida Mochsein, Jumat (15/7) lalu lewat pesan singkat.

Jokowi lebih dulu membahas aturan soal Ormas, Peraturan Pilpres. Ironisnya, aturan itu langsung josss, dan berhasil. Pantas saja media di Malaysia memberitakan jika Jokowi Diktator.(soliber)

SUMBER.
1
2
3
4
Daftar Pustaka

No comments:

Post a Comment